RAPAT EVALUASI KINERJA PENJABAT KEPALA DAERAH BULAN FEBRUARI DAN MARET TAHUN 2024
HARI INI KAMIS, 1 FEBRUARI 2024 JAM 13. 00 WIB - SELESAI BERTEMPAT DI RUANG RAPAT
Pj GUBERNUR PAPUA BARAT, RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI ZOOM MEETING
HARI INI SENIN, 28 JANUARI 2024 JAM 08. 00 WIB - 11.00 BERTEMPAT DI RUANG RAPAT KANTOR BADAN PENGHUBUNG DAERAH
KUNJUNGAN KE KANTOR GOKPL UNTUK MENDENGAR PEMAPARAN PROGRAM KERJA GOKPL THN 2024 DAN JANGKA PANJANG DI PAPUA BARAT
HARI INI SENIN, 28 JANUARI 2024 JAM 11. 00 WIB - SELESAI BERTEMPAT DI KANTOR GENTING JAKARTA, DBS BANK TOWER
PENGHORMATAN BP BERAU LTD, OPERATOR OF TANGGUH
PENGHORMATAN BP BERAU LTD, OPERATOR OF TANGGUH LNG YANG DIHADIRI OLEH PJ GUBERNUR PAPUA BARAT BESERTA JAJARAN PEJABAT PROVINSI
INVESTMENT DAY FORUM PROMOSI, DISKUSI DAN INVESTASI PROVINSI PAPUA BARAT
HARI INI SENIN, 20 NOVEMBER 2023 JAM 09.00 WIB - SELESAI BERTEMPAT DI HOTEL BOROBUDUR JAKARTA, TELAH DILAKSANAKAN KEGIATAN
PAPUA BARAT MENDAPATKAN PENGHARGAAN UHC, DUKUNGAN JKN-KIS
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan
Pemerintah Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dibahas lebih Lanjut
Muhammad Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri RI) menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KUNJUNGI ANJUNGAN PAPUA BARAT UNTUK PERSIAPAN G20
minggu 17 Juli 2022, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama sekertaris Negara, Sekjen Kemendagri dan rombongan melakukan kunjungan di semua
BADAN PENGHUBUNG PAPUA BARAT PAMERAN DI YOGYA EXPO CENTER
Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua Barat (Juliana A. Maitimu, S.Mn) bercerita di studio mini RRI. yogya Expo center tentang produk
Gubernur Papua Barat mengikuti Konsolidasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kementrian Dalam Negeri
Gubernur Papua Barat mengikuti Konsolidasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Daerah serta menguatkan Sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah